HAP PEMBELAJARAN I

 Pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah 

Hukum Acara Perdata Indonesia, dan Sumber Hukum Acara Perdata Indonesia

ukum bukanlah sekadar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Maka itu, dapat 

dikatakan secara singkat bahwa hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum? Dapatlah dikatakan bahwa setiap orang melaksanakan 

hukum. Bahkan, tidak jarang orang tanpa sadar telah melaksanakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan hukum bukan monopoli dari orang-orang tertentu saja.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi, misalnya kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. Namun, sering kali terjadi hukum 

materiil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, lalu terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian ini, hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankanberlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum 

materiil perdata ditaati. Ketentuan ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta 

memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita (Mertokusumo, 1993).Akan tetapi, Pasal 666 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa apabila dahan-dahan atau akar-akar sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke pekarangan tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya. Seakan-akan ketentuan undang-undang ini membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Namun, meski di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidak-tidaknya yang bersangkutan telah minta izin sehingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon (Mertokusumo, 1993).Perkataan ”acara” di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk

mempertahankan berlakunya hukum perdata Karena tujuannya memintakan  keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana 

cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1975).3Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat.

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata (Muhammad, 1990).4

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil (Soetantio, 2002).5Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh 

seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan 

menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang 

tersebut (Prodjodikoro, 1975).6

Apabila kita membaca literatur-literatur tentang hukum acara perdata, kita akan menemui beberapa macam definisi hukum acara perdata ini dari para ahli (sarjana) yang satu sama lain merumuskan berbeda-beda. Namun,pada prinsipnya, hal tersebut mengandung tujuan yang sama (Syahrani, 

1988).Soepomo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,meskipun tidak memberikan batasan, dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechts orde) dan menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara (Soepomo, 1993)