Tempat atau kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum

 Tempat atau kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum

Satu ciri khusus Hukum Perburuhan ialah bahwa cabang ini merupakan percabangan hukum yang sangat fungsional (functional field of law) yang 

mengkombinasikan semua percabangan hukum lainnya berkenaan 

dengan tema khusus bekerja di bawah majikan (subordinated labour). 

Sifat dasar hukum perburuhan ini tidak mudah untuk diklasifikasikan 

mengikuti pembagian tradisional percabangan sistem hukum. 

Perjanjian kerja yang membentuk landasan dari hukum perburuhan 

pada asasnya adalah perjanjian keperdataan. Namun, Undang-undang 

Ketenagakerjaan yang mengatur kontrak demikian harus kita cakupkan 

ke dalam hukum publik. Dengan demikian, terhadap perjanjian 

kerja berlaku aturan-aturan umum hukum keperdataan (perjanjian), 

sebagaimana muncul dalam KUHPerdata maupun aturan-aturan 

hukum publik yang bersifat memaksa yang tercakup di dalam Undang-

undang Ketenagakerjaan. Juga dapat dikatakan bahwa Undang-

undang Ketenagakerjaan mengkombinasikan ketentuan-ketentuan 

dalam hukum keperdataan dan hukum publik, dan karena itu berada 

di luar klasifikasi tradisional percabangan sistem hukum. Bagian-

bagian tertentu hukum perburuhan juga kita temukan di atur di dalam 

Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Pajak. Di samping itu juga 

harus kita perhatikan bahwa sebahagian sumber hukum perburuhan 

adalah hukum internasional. Berkenaan dengan ini apa yang penting 

dicermati bukan saja Kovenan Hak Asasi Manusia PBB, namun juga 

konvensi-konvensi yang dikembangkan ILO. Pengaruh ILO terhadap 

hukum perburuhan kolektif Indonesia sejak 1990’an meningkat pesat. 

Competition of sources

Di samping itu tidak jarang terjadi dalam hukum Indonesia 

sejumlah sumber hukum dipergunakan secara berbarengan. Karena 

itu pula tidak mengherankan bilamana, misalnya, sekalipun Undang-

undang Ketenagakerjaan sudah mengatur dan mencakup hukum 

perburuhan, dan pada saat sama KUHPerdata juga mengatur hal 

serupa. Ketentuan-ketentuan dalam kedua perundang-undangan 

tersebut bahkan bisa jadi saling bertentangan. Dalam praktiknya, 

kendati demikian, praktik hukum galibnya hanya merujuk pada 

Undang-undang Ketenagakerjaan dan tidak lagi pada KUHPerdata 

yang dianggap sebagai peninggalan usang zaman kolonial. Sementara 

itu, hal yang sama tidak sekaligus menginspirasi pembuat undang-

undang untuk mencabut ketentuan-ketentuan tentang perjanjian 

kerja di dalam KUHPerdata. Dengan demikian, dari sudut pandang 

hukum formal, kedua sumber tersebut masih harus dianggap berlaku dan mengikat. Terlepas dari itu juga dapat diargumentasikan bahwa bilamana terjadi bahwa ada inkompatibilitas atau pertentangan antara kedua sumber hukum itu, maka yang harus dianggap berlaku adalah peraturan terbaru.